HMI DIPO Dampingi Kinerja KPU

Ketua HMI DIPO Mardani Ahmad

BEKASI – Himpunan Mahasiswa Islam Bekasi atau yang sering disebut HMI DIPO turut bicara mengenai proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Salah satu organisasi kepemudaan ini menghimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam proses PILKADA. Masyarakat harus memiliki kesadaran politik untuk menyikapi pesta demokrasi yang berlangsung di Bekasi ini.

Hal tersebut dikatakan oleh Mardani Ahmad, Ketua HMI DIPO Bekasi, pada Senin (10/12). Ketika ditemui di Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi, Mardani berpendapat kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalaupun ada pelanggaran, ada lembaga yang akan memantau hal tersebut yaitu PANWASLU (Panitia Pengawas Pemilu)” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Dani ini berpendapat justru masyarakat tidak boleh bergantung kepada KPU. “KPU hari ini agak kesulitan mengenai sosialisasi. Tapi hal ini tidak terlepas dari peran masyarakat juga untuk sama-sama sadar politik dan mensukeskan agenda PILKADA” ujarnya. Menilai kekurangan KPU, Dani berpendapat hal ini adalah suatu hal yang wajar. Terlebih lagi sumber daya yang terbatas membuat kekurangan dalam kinerja KPU dapat ditoleransi.

Namun, pria lulusan UNISMA tahun 2012 ini mengatakan KPU harus terbuka mengenai anggaran. Pengeluaran yang terjadi harus dibuka untuk masyarakat pada akhir PILKADA nanti. Pasalnya sampai saat ini KPU belum transparan mengenai anggaran. Selain masalah anggaran Mardani juga menghimbau KPU untuk melakukan sosialisasi dengan media yang tepat. “Media sosialisasi KPU bisa saja bekerja sama dengan Karang Taruna dan organisasi-organisasi kepemudaan yang lebih terjun langsung ke masyarakat. Artinya harus tepat sasaran dan mengakar rumput” ujar Ketua HMI DIPO ini. Disamping itu Mardani juga berpendapat bahwa KPU harus selektif dalam memilih organisasi pemuda yang diajak bersinergi.

Tantangan Bagi Para Kandidat

Pada kesempatan yang sama, pria kelahiran tahun 1986 ini juga memaparkan mengenai masyarakat Bekasi yang heterogen. Masyarakat asli (pribumi) maupun pendatang dari berbagai daerah telah menetap di Kota Bekasi dan membaur. Tak hanya dari segi daerah asal, namun juga dari segi tingkat pendidikan maupun tingkat kesejahteraan. Masyarakan berekonomi menengah kebawah dan menengah keatas ada di Bekasi.

Hal tersebut menurut Dani merupakan tantangan tersendiri bagi para kandidat. Para kandidat harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi apabila sudah terpilih menjadi walikota. Masyarakat yang heterogen tetap menjadi tantangan bagi walikota untuk menyatukan kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Belum lagi masalah kemacetan, banjir, sampah, birokrasi, penggusuran, serta maraknya premanisme yang juga menjadi tantangan bagi mereka yang hendak memimpin kota Bekasi.

Peran HMI DIPO dalam PILKADA

Kinerja KPU memang masih memiliki berbagai kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari masalah sumber daya yang terbatas. Disitulah peran organisasi kepemudaan untuk melakukan pengawasan. Mengenai peran HMI DIPO sendiri, Mardani mengungkapkan organisasinya akan turut aktif baik secara personal maupun keorganisasian. “Peran secara personal, anggota HMI akan menggunakan hak pilihnya secara tepat. Sedangkan secara keorganisasian, HMI akan terus memantau kinerja KPU agar berjalan sesuai dengan koridor Undang-Undang” ujarnya.

Selain itu Mardani juga mengungkapkan harapannya terhadap walikota terpilih kelak. Ketua HMI tersebut berharap walikota nantinya akan lebih memperhatikan nasib Usaha Kecil Menengah (UKM). “Saya melihat UKM ini adalah potensi yang sangat luar biasa untuk menaikan ekonomi masyarakat. Hal ini harus digalakkan. Saya lihat sampai saat ini belum ada kandidat yang mengangkat isu tersebut” jelasnya. (Jessi)