HMI MPO Mengkritik Hak Pemilih yang Tidak Merata

BEKASI - Proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang berlangsung pada 16 Desember 2012 menuai banyak kritik. Salah satunya Ivan Faisal, ketua Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Bekasi. Ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bekasi pada Jumat (7/12), Ivan menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pria kelahiran 5 April ini memaparkan bahwa kinerja KPU kurang bagus. Salah satunya dia mengkritik perihal pembagian undangan pemilih oleh KPU. Pembagian undangan yang sampai kepada masyarakat pada H-3 PILKADA ini dirasa terlalu lambat. Karena bila nanti ada warga yang tidak mendapatkan undangan akan sangat terbatas waktu untuk mengurusnya.

Daftar undangan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Menurut KPU proses pendataan ini sudah berjalan dari bulan-bulan yang lalu. Walau demikian, menurut Ivan belum semua warga sudah tercantum namanya dalam data tersebut. Nama yang tidak tercantum ini juga harus diperhatikan. “Bagaimanapun itu adalah hak masyarakat. Nanti digunakan atau tidak itu kembali menjadi hak masyarakat. Namun hak tersebut tetap harus disampaikan” ungkap ketua HMI MPO ini.

Menurut pria yang menempuh pendidikan ilmu komunikasi, UNISMA Bekasi ini, Indikator KPU sukses adalah minimnya golput. Karenanya hak memilih untuk masyarakat harus disampaikan secara adil untuk mengurangi resiko golput tersebut.

Selain masalah hak pilih, pria yang berprofesi sebagai wartawan ini juga menambahkan beberapa kekurangan dalam kinerja KPU. Kekurangan tersebut ditandai dengan  minimnya sosialisasi. “Menurut hasil lembaga survey ternyata masih ada masyarakat Kota Bekasi yang sampai saat ini tidak tahu siapa calonnya” ujarnya. Penggunaan website KPU sendiri dirasa kurang optimal karena berita yang dimuat jarang diperbarui. Anggaran yang tidak transparan juga menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh Ivan. “Transparansi itu harus. Kalau kita lihat kemarin dalam debat kandidat itu dianggarankan sebanyak 1,4 Milyar namun dengan kualitas yang tidak baik. Debat kemarin tidak disiarkan pada jam prime time namun malah dijam orang-orang sedang perjalanan pulang kerja” komentar Ivan mengenai anggaran.

Sikap HMI MPO Terkait PILKADA

Peristiwa PILKADA nampaknya mengambil perhatian banyak elemen masyarakat. Tidak terkecuali HMI MPO Bekasi yang mengaku siap untuk mengawasi jalannya proses pemilu. “Kita harus memantau dan memastikan penyelenggaraan PILKADA ini sesuai dengan Undang-Undang dan aturan terkait” kata Ivan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan kampanye-kampanye anti politik uang dan. Selain itu HMI MPO juga akan mengawasi jalannya kampanye kandidat terlebih lagi pada saat hari tenang. “ Hal ini untuk mencegah black campaign oleh kandidat” jelasnya.

Ketika ditemui Ivan mengaku bahwa HMI MPO telah melakukan beberapa pemantauan. Salah satunya adalah kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) perihal pencantuman foto Gubernur Jawa Barat dalam salah satu spanduk kandidat walikota Bekasi. Hal tersebut menurutnya menunjukan keberpihakan Gubernur yang seharusnya bersikap netral.

Terkait teknis pelaksanaan pemilu kelak, Ketua HMI MPO ini berkata akan menurunkan anggotanya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pengawasan secara independen maupun bersinergi dengan organisasi kepemudaan yang lain. “Satu orang anggota ke satu kelurahan. Kemudian bila ada pelanggaran akan kami laporkan” jelasnya. (Jessi)